Bagi umat Islam, penghuni mayoritas negeri maritim ini, laut tidaklah asing lagi. Beberapa ayat-ayat kauniyah di dalam kitab suci Al Quran dengan jelas mengandung penjelasan sains tentang laut [QS 24:40; 25:53; 52:6; 16:14; 17:66]. Al Quran menunjukkan dengan jelas bahwa laut mengandung sumber daya berharga yang melimpah [QS 55: 22]. Lantas, mengapa kita sebagai umat yang telah diberi petunjuk dengan jelas tentang besarnya potensi bahari yang kita miliki belum dapat memanfaatkannya? Akankah kita dapat mengambil posisi terdepan dalam mengembalikan kejayaan bahari kita?

Pendidikan sebagai kunci

Salah satu aspek penguatan pembangunan negara maritim modern adalah revitalisasi nilai-nilai kebaharian melalui penguatan pemahaman wawasan maritim (Son Diamar, 2001). Di sini, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam upaya membangun kembali kesadaran wawasan maritim generasi muda kita.

Mari kita lihat sistem pendidikan umum di tanah air kita. Dari ratusan perguruan tinggi yang ada di tanah air, berapa banyak yang memiliki jurusan ilmu kelautan atau yang berhubungan dengan laut. Bahkan, tidak seluruh perguruan tinggi negeri yang ada memiliki jurusan atau program studi kelautan. Hal ini setidaknya memberikan gambaran kurangnya orientasi dunia bahari dalam sistem pendidikan kita.

Jika kita telusuri ke jenjang pendidikan yang lebih rendah, akan kita dapati bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah belum memberikan atau bahkan tidak memberikan porsi yang memadai bagi peserta didik untuk mengenal dunia bahari. Kurikulum yang ada hanya “melegendakan” peserta didik akan kejayaan dunia bahari yang pernah kita miliki tetapi abai dalam menanamkan nilai-nilai kebaharian sebagai bangsa yang mewarisi darah pelaut sekaligus budaya bahari. Jadi, jangan salahkan siswa-siswi lulusan sekolah umum jika mereka tidak memiliki orientasi ke laut. Dan tidak salah pukla jika generasi penerus kita kelak enggan untuk turun dan bekerja di laut.

Pesantren bahari

“Ajarkan anak-anakmu berenang, memanah dan berkuda”. Demikian nasehat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW yang hidup di gurun memberikan nasehat tersebut jika beliau tidak memahami potensi laut (perairan) sebagaimana wahyu yang diterimanya. Jika kita renungkan, nasehat ini merupakan satu petunjuk bagi kita untuk “turun” ke laut. Jadi, sudah seharusnya kita umat Islam berada di garda terdepan dalam menggali dan memanfaatkan potensi bahari yang kita miliki.

Lantas, sudahkah kita menjalankan nasehat berharga ini? Secara harfiah, nasehat ini dapat kita artikan sebagai perintah untuk mendidik anak-anak kita agar memiliki kemampuan “berenang”. Untuk yang satu ini pun kita masih lalai. Kita menjadi prihatin mendapati hanya sedikit sekolah-sekolah Islam ataupun pesantren yang memiliki kolam renang sebagai fasilitas dasar untuk menjalankan nasehat junjungan kita. Dan tentu tidak mengherankan jika kita tidak menemui materi pelajaran berenang dalam kurikulum pendidikan yang diterapkan. Jadi, bagaimana mungkin kita mengharapkan generasi muda yang mencintai bahari apabila mereka takut kepada laut karena tidak pandai berenang.

Cita-cita untuk menjadikan umat Islam berada di garis terdepan dalam penguasaan bahari dapat diwujudkan melalui pendidikan yang kontinyu dan terstruktur. Pesantren, yang telah terbukti mampu mencetak pemikir-pemikir besar di negeri ini, dapat dijadikan sebagai basis untuk mencetak kader-kader muda bahari. Kurikulum di pesantren perlu menambahkan materi pelajaran yang mengajarkan secara intens nilai-nilai kebaharian dan wawasan tentang kelautan.

Penerapan kurikulum bahari dapat dilakukan secara kontinyu di pesantren. Di tingkat pendidikan dasar para santri lebih diarahkan untuk mengenal dan mencintai laut yang diiringi dengan pelajaran berenang untuk menghilangkan kekhawatiran mereka akan “bahaya” laut. Selanjutnya, di jenjang yang lebih tinggi, para santri diajarkan secara berkesinambungan tentang aspek-aspek maritim.

Setidaknya ada 4 bidang yang dapat dimasukkan dalam kurikulum kebaharian. Pertama, pandangan Islam – Al Quran tentang laut. Materi ini ditujukan untuk membawa kesadaran para santri bahwa ada ikatan yang kuat antara Islam dan ilmu kelautan. Al Quran memang bukan kitab teknologi, akan tetapi di dalam Al Quran terdapat petunjuk yang akan mengantarkan manusia memahami dan menguak apa yang tersimpan di dalam laut. Akan tertanam satu tekad dalam diri santri bahwa sebagai generasi muda Islam sudah sepatutnya lebih mampu mengenal dunia bahari karena hal itu telah tertuang dalam kitab suci yang menjadi pedoman hidupnya.

Bidang selanjutnya yang dapat dijadikan materi ajar adalah tentang sejarah maritim, khususnya sejarah maritim Indonesia. Materi dalam bidang ini merupakan bagian dari proses pembangunan karakter. Santri perlu diperkenalkan peradaban nenek moyang kita yang telah menjadikan laut sebagai urat nadi pembangunan. Peradaban bahari yang menjadi karakter bangsa ini harus ditanamkan kepada para santri agar tidak menjadikan sejarah kejayaan bahari hanya sebagai dongeng pengantar tidur. Akan tetapi mampu menjadikan budaya bahari sebagai bangunan jati diri dan karakter bangsa ini.

Ketiga, bidang ilmu dan teknologi kelautan. Santri perlu mendapat pengetahuan dasar bagaimana petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al Quran sesungguhnya benar terjadi di lautan. Interaksi antara dua lautan yang memiliki salinitas berbeda sehingga menimbulkan batas antara dua laut, merupakan fenomena alam yang dengan terang dijelaskan di dalam Al Quran. Dari sini, santri diajak bagaimana melihat posisi Indonesia yang diapit oleh dua Samudera (Pasifik dan Hindia) yang berbeda salinitasnya sesungguhnya banyak mengandung mutiara dan marjan [QS 55:22]. Agar santri memiliki wawasan bagaimana menggali mutiara dan marjan yang ada di dalam lautan, maka materi teknologi kelautan merupakan satu keharusan.

Keempat, bidang ekonomi kelautan. Kita tidak ingin tentunya, penguasaan ilmu dan teknologi kelautan yang dimiliki tidak dapat memberikan manfaat yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Di sinilah, materi tentang ekonomi kelautan perlu diberikan agar santri dapat memahami besarnya potensi ekonomi laut kita dan bagaimana memanfaatkannya.

Tentu keempat bidang tersebut hanya sebagai dasar untuk menanamkan budaya bahari dalam diri para santri. Proses peningkatan kapasitas keilmuan dapat dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Saatnya kita pastikan bahwa pendidikan kita tidak lagi hanya menghasilkan generasi pelaut yang hanya menjadi “jongos” di kapal. Tetapi pendidikan kita, khususnya pesantren, harus mampu mencetak generasi Islami yang menguasai ilmu dan teknologi kelautan. Mari kembali kita tak lukkan ganasnya ombak dan badai samudera, karena disitulah kita mampu berjaya.

Seattle, January 10, 2011

—-000—-

Mudah-mudahan bermanfaat…

——–oOo———

Salah satu ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan ulama adalah mengenai : “Apakah Bismillah merupakan ayat dari al fatihah ataukah bukan.”

Ikhtilaf dalam hal ini suatu yang diperbolehkan dan ilmiyyah. Keduanya memiliki landasan masing-masing dengan dalil-dalil. Dan beginilah seharusnya adab dalam berbeda pendapat yakni saling mengajukan argumen.

Marilah kita amati kedua pendapat ini dan kemudian kita tarik kesimpulan manakah yang lebih kuat argumennya. Dan dalam hal ini, saya (Abu Muhammad Naufal Z) tidak mengajak untuk bersikap netral, namun akan memilih mana yang menurut ana lebih kuat berdasarkan dalil-dalil… Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua..

Ustadz Abdul Hakim pernah menjelaskan : bahwa bagi thullab/pelajar : dia wajib mempelajari dan memeriksanya dan kemudian menyimpulkannya dg ilmunya, mana pendapat yg lebih kuat. Tidak boleh baginya bersikap netral yg menunjukkan sebenarnya dia tidak punya pendapat. Kecuali dia taqlid terhadap ahli ilmu (Mujtahid) krn dia tidak bisa menentukan sendiri dan ini adalah taklid yg benar krn dia mengetahui ilmunya dan disebut pula ittiba.. adapun taqlid buta (ikut tanpa reserve atau tanpa tahu dalil maka inilah yg tercela).

(1) Pendapat pertama : Bismillah bagian dari al Fatihah
Madzhab ini berpendapat berdasarkan hadits yg umum dari Nabi dalam riwayat yg panjang ketika Nabi menjelaskan keutamaan al fatihah bhw Alloh tidak menurunkan surat yg setara dgnya baik itu di Taurat, Injil dan Zabur maupun al-Furqon. Ia merupakan 7 ayat yg diucapkan berulang-ulang..(Riwayat Imam Ahmad)

Dan Rosul bersabda, “Sesungguhnya Fatihah itu sebagai 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan sebagai al Qur’an yg mulia yang diberikan kepadaku.” (HR Tirmidzi).
(2) Pendapat Kedua : Bukan merupakan bagian dari ayat al Fatihah.

Ppendapat ini yang dipegang oleh Para Imam, termasuk Amirul Mukminin Fi Tafsir : Al Imam AL Hafidz Ibnu Katsir rohimahulloh ta’ala…

Dari beberapa risalah yg ana baca dari beberapa ulama (syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Utsaimin, Syaikh Bin Baz, Syaikh Albani) dan dijelaskan di majalah as-sunnah edisi 04 tahun x/1427 h/2006H….. bahwa : “bahwa, ayat Basmallah di awal setiap surat merupakan ayat al qur’an… namun bukan merupakan bagian dari surat itu… jadi Al Fatihah, dimulai dari : Alhamdulillah… dan ayat ke enamnya = Shirothol ladzina an’amta’alaihim… dan ayat ke tujuh = ghairil maghdhubi ‘alaihim waladholin……. “

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bhw pendapat yg shohih (yang kuat dan tegas) bahwa Bismillah merupakan pemisah antar surat, sebagaimana yang dikatakan Imam Mufassir dan Mufassirnya Para Sahabat ridwanullohi ajmain : Ibnu Abbas yg diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud, “Bahwa Rosululloh saw tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkannya ayat : Bismillahirrohmanirrohim….

Imam Ibnu Katsir menjelaskan pula : Bagi yg berpandangan Bismillahirrohmanirrohim merupakan ayat al fatihah maka wajib baginya menjaharkan (mengeraskan) bacaan ini dalam Sholatnya, adapun yg berpendapat bukan maka dia membaca dengan sir (pelan atau tidak terdengar kecuali oleh dirinya dan orang yg paling dekat dengannya). Dan 2 pendapat ini dianut oleh para sahabat rodhiyallohu ‘ahu ajmain sesuai pandangan mereka masing-masing.

Adapun Madzhab Kholifah yang 4 (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) mengsirkan bacaannya (yakni menganggap Bismillah bukan ayat dari al fatihah), dan ini madzhab dari Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri dan Ibnu Hambal..

Kemudian dalil hadits yang memperkuat pendapat yg menyatakan bhw Bismillahirrohmanirrohim bukan merupakan ayat dari Al Fatihah salah satunya adalah :

Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw, Abu Bakar dan Umar (dan Utsman) mereka semua membuka sholat dengan : Alhamdulillah… (HR Bukhari 743, Muslim 399 dan tambahan dan Utsman dari HR Tirmidzi)

Dari Anas bin Malik dia berkata, “Aku sholat bersama Rasululloh saw dan bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Aku tidak mendengar seorangpun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim..” (HR Muslim 399)

Dan ini diperjelas dan diperkuat dengan Hadits Qudsi Alloh Yang bertambah-tambah berkah-Nya dan KetinggianNya berfirman, “Sholat (al fatihah) itu dibagi antara Aku dengan hambaKu menjadi separuh-separuh. Separuh untukKu dan separuh lainnya untuk amba-Ku Dan hambaKu mendapatkan apa yang dia mohonkan.

RASULULLOH BERSABDA, “BACALAH”. HAMBA BERKATA, “SEGALA PUJI BAGI ALLOH RABB SEKALIAN ALAM” ALLOH BERFIRMAN, “HAMBAKU TELAH MEMUJIKU.” HAMBA BERKATA, “YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG.” ALLOH BERFIRMAN, “HAMBAKU TELAH MEMUJAKU.” HAMBA BERKATA, “YANG MENGUASAI HARI PEMBALASAN.” ALLOH BERFIRMAN, “HAMBAKU TELAH MEMULIAKAN AKU.” HAMBA BERKATA, “HANYA KEPADAMULAH KAMI BERIBADAH DAN HANYA KEPADAMULAH KAMI MEMINTA PERTOLONGAN.” ALLOH BERFIRMAN, “INI ADALAH ANTARA AKU DAN HAMBAKU, DAN BAGI HAMBAKU ADALAH APA YANG DIMOHONKANNYA.” HAMBA BERKATA, “TUNJUKILAH KAMI JALAN YANG LURUS ( AYAT 5, penj) (YAITU) JALAN ORANG-ORANG YANG TELAH ENGKAU ANUGERAHI NIKMAT KEPADA MEREKA ( AYAT 6, penj ). BUKAN JALAN MEREKA YANG DIMURKAI DAN BUKAN (PULA JALAN) MEREKA YANG SESAT ( AYAT 7, penj ). ALLOH BERFIRMAN, “SEMUA ITU ADALAH BAGI HAMBAKU DAN BAGI HAMBAKU ADALAH APA YANG DIMOHONKANNYA.”
(HR MUSLIM, ABU UWANAH, DAN MALIK)….

INILAH PENDAPAT JUMHUR ULAMA… dan bisa di baca di Tafsir Juz Amma karya Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin hal.10-11……. ttg apakah Basmallah termasuk surat Al Fatihah.

Inilah salah satu ikhtilaf yg diperboleh dan berlandaskan ilmu dan bukan akal-akalan. Dan penulis sendiri mengikuti madzhab yang kedua ini. Wallohu ‘alam…

—-oOo—

Sepintas, tak ada yang kurang dalam cakupan bidang buku Iptek ini. Seluruh bidang merupakan bidang-bidang strategis yang perlu dipersiapkan secara matang untuk menghadapi era globalisasi, keterbukaan dan pasar bebas.  Akan tetapi jika kita tilik lebih dalam, sesungguhnya kita abai akan bidang yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Tak dapat dipungkiri, sebagai negeri kepulauan yang dikarunia hamparan laut yang maha luas berikut potensi sumber daya yang ada di dalamnya kita sejatinya adalah negara maritim. Akan tetapi, bidang kelautan “terpinggirkan” dari peta jalan riset rumusan Kementrian Riset dan Teknologi kita. Satu ironi bagi negara maritim terbesar di dunia.

Kelahiran Indonesia sebagai negara maritim

Secara geografis, luas wilayah laut Indonesia lebih kurang dua pertiga dari luas total wilayah Indonesia atau sekitar 3.1 juta km². Komposisi ini secara gamblang menunjukkan bahwa Indonesia sejatinya adalah negara maritim.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kita telah mendeklarasikan kepada dunia bahwa Indoensia adalah negara maritim yang menganut prinsip Archipelagic State (Negara Kepulauan). Pernyataan ini tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 dan mendapatkan pengakuan internasional dalam konvensi laut PBB ke-3 pada tahun 1982 (UNCLOS, 1982). Melalui deklarasi ini, kita nyatakan kedaulatan atas seluruh wilayah perairan yang berada di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara tanpa memandang luas atau lebarnya. Inilah momentum penting bagi lahirnya negara maritim terbesar di dunia.

Deklarasi Djuanda memiliki makna strategis bagi kelangsungan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, secara geopolitik, deklarasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk melindungi dan menjamin keamanan serta keutuhan wilayah kesatuan Indonesia yang dikelilingi laut yang luas. Jika kita tetap mengacu pada hukum territorial laut warisan Hindia Belanda (Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie, 1939) yang membatasi wilayah laut sejauh 3 mil dari garis pantai, maka di dalam wilayah kedaulatan Negara kita akan terdapat banyak zona laut bebas yang dapat dijelajahi oleh kapal-kapal asing termasuk kapal-kapal musuh tanpa kita kuasa untuk melarangnya.

Kedua, secara geoekonomis penambahan luas wilayah laut dan kekuasaan untuk mengeksplorasi seluruh potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di dalamnya merupakan keuntungan besar bagi Indonesia. Laut kita menyimpan potensi SDA yang melimpah, baik SDA yang terbarukan (perikanan, mangrove, terumbu karang, rumput laut) maupun SDA yang tak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi serta sumber energi kelautan lainnya (OTEC, pasang surut). Tak kalah pentingnya, potensi ekonomi laut kita juga dapat digali dari potensi wisata bahari serta potensi jasa-jasa kelautan lainnya, seperti transportasi dan keanekaragaman hayati.

Lantas, sudahkah kita memaknai arti pentingnya Deklarasi Djuanda ini?

Potensi laut kita

Jika kita ingin jujur, hingga hari ini program pembangunan yang dicanangkan pemerintah belumlah berpihak pada sektor kelautan. Ini tercermin dalam buku putih Iptek yang diterbitkan Kementrian Riset dan Teknologi yang merupakan peta jalan kebijakan pembangunan Iptek di tanah air untuk mencapai target pembangun di tahun 2025. Paradigma negara agraris dengan orientasi daratan yang terus didengungkan oleh rezim pemerintahan terdahulu, telah membelenggu cara pandang kita akan nilai-nilai kebaharian dan wawasan kelautan.

Mengabaikan laut berarti kita telah mensia-siakan potensi ekonomi yang tersedia melimpah di perairan laut kita. Setidaknya terdapat 5 bidang yang dapat dikembangkan untuk menopang pembangunan, yaitu (1) perikanan; baik perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, (2) pertambangan dan energi; minyak, gas bumi, energi pasang-surut, Ocean Thermal Energy Convention (OTEC) dan potensi gas hidrat, (3) industri wisata bahari, (4) industri jasa maritim; industri perkapalan, transportasi laut, pelabuhan dan terminal peti kemas, dan jasa-jasa maritim lainnya, dan (5) industri kesehatan dan makanan yang memanfaatkan sumber daya alam dari laut.

Sebagai contoh, di perairan Indonesia terdapat 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur lalu-lintas barang dan jasa internasional. Ketiganya menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia melalui perairan Indonesia di kawasan Timur, Tengah dan Barat. Dengan berkembangnya Cina sebagai satu kekuatan ekonomi baru dan kebijakan pemerintahnya untuk melakukan investasi besar-besaran di kawasan Afrika akan mengakibatkan peningkatan arus lalu lintas barang dan jasa dari kawasan Asia Timur ke benua Afrika yang akan melalui ALKI di bagian Barat Indonesia. Ini merupakan salah satu peluang industri yang dapat kita tangkap dengan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di jalur ALKI ini sebagai international hub-port.

Peta jalan rekonstruksi Aceh paska tsunami yang dipresentasikan oleh ketua BRR Aceh-Nias, Dr. Kuntoro Mangkusubroto di Tokyo, Jepang beberapa tahun yang lalu menunjukkan adanya “keinginan” untuk mengembalikan kebesaran Aceh dengan mengembangkan pelabuhan laut Sabang. Walaupun hingga kini “keinginan” tersebut masih sebatas konsep pembangunan, namun setidaknya hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa laut merupakan pijakan untuk mengembalikan kejayaan bangsa bahari ini. Inilah sesungguhnya nilai-nilai kebaharian yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang dihormati dan disegani di kawasan ini karena kejayaan bahari.

Lantas, bagaimana dengan kita sekarang? Akankan kita kehilangan lagi kuasa atas wilayah laut hanya karena kita abai dalam mengelolanya? Atau kita hanya akan saling menyalahkan karena kehilangan kedaulatan atas pulau-pulau terluar dari wilayah kesatuan Negara kita? Dan akankah kelautan menjadi fokus buku putih Iptek yang ke-8?

Seattle, 02 January 2011

“Proklamasi” Negara Maritim

Tak banyak diantara kita yang mungkin mengetahui latar belakang dan maka apa yang terkandung dalam peringatan Hari Nusantara yang jatuh pada tanggal 13 Desember yang lalu. Pun, dikalangan pelaku, penggiat dan pemerhati kelautan, tak sedikit yang abai akan momen peting yang terjadi lebih dari setengah abad yang lalu.

Sejatinya, 53 tahun yang lalu tepatnya tanggal 13 Desember 1957 telah kita deklarasikan kepada dunia bahwa Indonesia berdaulat penuh atas seluruh wilayah perairan yang berada di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara tanpa memandang luas atau lebarnya. Deklarasi yang selanjutnya kita kenal sebagai Deklarasi Djuanda menjadi titik awal perubahan radikal konsep hukum laut warisan Hindia Belanda (Ordonantie, 1939).

Sulit untuk kita bayangkan bagaimana jadinya negeri ini jika kita tetap menganut hukum territorial laut warisan kolonial ini, yang hanya membatasi kedaulatan wilayah laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Di perairan Laut Jawa yang lebarnya lebih kurang 300 mil, akan terdapat zona laut bebas sehingga kapal-kapal asing dapat dengan bebas menjelajahi zona ini tanpa kuasa kita untuk menghalanginya. Demikian pula halnya dengan perairan lain dalam wilayah Nusantara, seperti Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafura dan perairan-perairan yang memiliki lebar lebih dari 6 mil.

Tidaklah berlebihan oleh karenanya, jika kita jadikan Deklarasi Djuanda sebagai “proklamasi ke-2” yang menjadi momen lahirnya Negara Maritim yang menganut prinsip Archipelagic State (Negara Kepulauan).

Makna strategis yang terkandung dalam deklarasi ini adalah adanya perubahan dalam paradigma wawawasan Nusantara yang kita anut. Jika sebelumnya kita memandang laut sebagai pembatas atau pemisah antar pulau karena adanya zona laut bebas di dalamnya, maka dengan deklarasi ini kita menjadikan laut sebagai pemersatu dan perekat pulau-pulau dalam wilayah kedaulatan Negara Indonesia.

Gusdur dan kelahiran Departemen Kelautan

Deklarasi ini tidak serta-merta mendapat pengakuan internasional. Dibutuhkan usaha yang memerlukan biaya, tenaga dan waktu serta pengorbanan yang tidak sedikit. Buah usaha ini tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia ketika bada dunia PBB memberikan pengakuan atas “proklamasi ke-2” Indonesia dalam  konvensi laut PBB ke-3 pada tahun 1982 (UNCLOS, 1982).

Namun sangat disayangkan, setelah pengakuan itu kita dapat, kita abai dalam memaknai apa yang menjadi roh dan spirit deklarasi ini. Hal ini dapat kita lihat dalam program pembangunan selama pemerintahan Orde Baru yang tidak memasukkan sektor kelautan dalam REPELITA. Praktis, paradigma Negara Maritim hanya tertulis di buku-buku pelajaran sekolah dan terpinggirkan oleh paradigma Negara Agraris.

Adalah Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang melakukan langkah besar dalam mewarisi spirit yang terkandung dalam Deklarasi Djuanda. Gusdur yang menyadari sepenuhnya arti pentingnya dunia bahari bagi kebangkitan Negara Maritim terbesar ini, berkomitmen kuat merealisasikan cita-cita luhur Deklarasi Djuanda. Tercatat, pada masa pemerintahan Gusdur lahir satu kementrian baru dalam kabinet Persatuan Nasional, yaitu “Departemen Eksplorasi Laut”. Departemen ini menjadi kementrian kelautan pertama dalam sejarah kabinet pemerintahan Indonesia.

Kebijakan kelautan dan partai politik

Meskipun kita telah memiliki Departemen Kelautan, akan tetapi kebijakan-kebijakan nasional pembangunan masih belum berpihak pada sektor kelautan. Terlebih jika kita berbicara tentang program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pernyataan yang muncul adalah adakah pemerintah kita memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan pembanguan di sektor kelautan?

Komitmen dan kebijakan pemerintah sesungguhnya tak lepas dari kebijakan partai-partai politik pendukung pemerintah. Dari 34 partai politik yang menjadi kontestan PEMILU tahun 2009, tercatat 5 partai besar merupakan pendukung pemerintahan saat ini. Namun sangat kita disayangkan, dari kelima partai besar tersebut, tak satupun yang memiliki kebijakan terencana dan terukur untuk pembangunan sektor kelautan. Seakan mereka lupa bahwa ada jutaan nelayan Indonesia yang menjadi penyumbang suara dalam Pemilu lalu. Maka tak salah jika kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini belum berpihak pada dunia bahari, meski kenyataannya sumber daya kelautan yang kita miliki sangat beragam baik jenis maupun potensinya.

Salah satu contoh nyata dari lemahnya keberpihakan lembaga eksekutif dan yudikatif terhadap sektor kelautan dapat kita lihat dalam kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor sejak tanggal 21 Agustus hingga 3 November 2009. Klaim ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia sudah dua kali “kalah” dan ditolak oleh pengelola ladang minyak Montara. Berita bencana ini seakan menguap dan tak begitu penting untuk mendulang citra politik baik bagi lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. Padahal, jika kita mau jujur, dampak tumpahan minyak ini sangat merugikan bagi para pelaku industri kelautan di Nusa Tenggara Timur. Terlebih, jika kita menghitung juga dampak kerusakan ekosistem yang disebabkannya.

Kasus lain yang masih melekat dalam ingatan kita adalah tragedi “penangkapan” petugas Departemen Kelautan dan Perikanan oleh Kapal Patroli Diraja Malaysia. Lembaga eksekutif dan yudikatif, memang telah melakukan “kewajiban” untuk membela warga negaranya. Namun sesungguhnya kita masih abai akan apa yang tersirat dalam Deklarasi Djuanda, yaitu kedaulatan atas wilayah laut kita. Usaha yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif lebih didasari atas tuntutan untuk memenuhi kewajiban dalam membela warga negaranya. Akan tetapi, respon tersebut sesungguhnya belum menyentuh hal dasar dalam prinsip kedaulatan Negara Maritim.

Dua kasus di atas setidaknya dapat menjadi contoh masih lemahnya kebijakan pembangunan kelautan. Laut dan segenap potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya merupakan warisan leluhur yang masih tetap kita abaikan. Akankah kita melupakan karakter bangsa kita sebagai bangsa bahari? Sepatutnya kita belajar dari Gusdur yang tidak hanya mampu berpikir jauh ke depan untuk bangsa ini, tetapi sekaligus dapat memahami makna JAS MERAH.

Seattle, December 23, 2010

An eddy-resolving coupled physical–biological model is used to study the effect of cyclonic eddy in enhancing offshore chlorophyll-a (Chl-a) bloom in the southeastern tropical Indian Ocean during boreal summer–fall 2006. The results demonstrate that the offshore Chl-a blooms are markedly coincident with the high eddy kinetic energy. Moreover, the vertical variations in Chl-a, nitrate, temperature, and mixed-layer depth (MLD) strongly imply that the cyclonic eddies induce surface Chl-a bloom through the injection of nutrient-rich water into the upper layer. Interestingly, we found that the surface bloom only occurs when the deep Chl-a maximum is located within the MLD. On the other hand, the response of subsurface Chl-a to the eddy pumping is remarkable, although it is hardly observable at the surface.

Keywords: Chlorophyll-a - Upwelling - Coupled physical–biological model - Indian Ocean Dipole - Southeastern tropical Indian Ocean.

Published as:

Iskandar, I.,  H. Sasaki, Y. Sasai, Y. Masumoto and K. Mizuno, Numerical investigation of eddy-induced chlorophyll bloom in the southeastern tropical Indian Ocean during 2006, Ocean Dynamics,  doi:10.1007/s10236-010-0290-6.

Variations of subsurface zonal current in the eastern equatorial Indian Ocean are investigated by examining 6-year data (December 2000–November 2006) from acoustic Doppler current profiler (ADCP) mooring at 0°S, 90°E. The analysis indicates the presence of an eastward equatorial subsurface current between 90 and 170 m depths during both boreal winter and summer. During boreal winter, the generation of eastward pressure gradient, which drives an eastward flow in the thermocline, is caused primarily by upwelling equatorial Kelvin waves excited by prevailing easterly winds. On the other hand, the downwelling Rossby waves generated by the reflection of the spring downwelling Kelvin waves in the eastern boundary, as well as the upwelling equatorial Kelvin waves triggered by easterlies, create an oceanic state that favors the generation of the eastward pressure gradient during boreal summer. The subsurface current reveals a distinct seasonal asymmetry. The maximum eastward speed of 63 cm s⁻¹ is observed in April, and secondary maximum of 49 cm s⁻¹ is seen in October. The zonal transport per unit width within depth of the subsurface current exhibits similar variations: reaching maximum eastward transport of 35 m² s⁻¹ in April and secondary maximum of 29 m² s⁻¹ in October. Moreover, the subsurface current during boreal summer undergoes significant interannual variations; it was absent in 2003, but it was anomalously strong during 2006.

Published as:

Iskandar, I., Y. Masumoto, and K. Mizuno (2009), Subsurface equatorial zonal current in the eastern Indian Ocean, J. Geophys. Res., 114, C06005, doi:10.1029/2008JC005188.

Nine years of chlorophyll-a concentration data provided by the Sea-viewing Wide-Field of view Sensor (SeaWiFS) revealed an unusual bloom along the southern coastal area of Java and Sumatra during 2006. The bloom was generated by anomalous strong southeasterly winds along the coasts of Java and Sumatra associated with the Indian Ocean Dipole (IOD) event. The bloom evolution started in July 2006 and intensified during August 2006. Peak positive anomalies exceeding 4.0 mg m^-3 were evident in September-November coinciding with the peak phase of the IOD. The blooms, thereafter, diminished rapidly in December 2006. In addition, there was an offshore intensification of chlorophyll-a distribution off eastern Java during November initiated by upwelling-favourable winds along the coast. Concurrent altimeter data show that the offshore intensification was co-located with the cyclonic eddies that further enhanced the intensification by increasing the concentration of nutrients in the euphotic zone.

Published as:

I. Iskandar; S. A. Rao; T. Tozuka (2009), Chlorophyll-a bloom along the southern coasts of Java and Sumatra during 2006, International Journal of Remote Sensing, 1366-5901, Volume 30, Issue 3, 2009, Pages 663 – 671

A neural network pattern recognition approach called self-organizing map (SOM) has been used to examine the impact of the Indian Ocean Dipole (IOD) on intraseasonal zonal currents in the eastern equatorial Indian Ocean. This study shows that during negative IOD events the intraseasonal zonal currents are mostly dominated by the first two modes. On the other hand, contributions from the higher modes to the intraseasonal zonal current significantly increase during positive IOD events. This is attributed to the change in the background stratification associated with the IOD events; the sharp pycnocline in the eastern basin during the positive IOD events causes the wind forcing to project more onto the higher modes.

Published as:

Iskandar, I., T. Tozuka, Y. Masumoto, and T. Yamagata (2008), Impact of Indian Ocean Dipole on intraseasonal zonal currents at 90°E on the equator as revealed by self-organizing map, Geophys. Res. Lett., 35, L14S03, doi:10.1029/2008GL033468.

A high-resolution ocean general circulation model (OGCM) is used to explore dynamics of intraseasonal variability in surface and subsurface currents off Java. The results indicate that the surface current, the so-called South Java Coastal Current (SJCC), is dominated by variations with a period of 90 days. In the subsurface current, which is referred to as the South Java Coastal Undercurrent (SJCU), 60-day variations are the most prominent feature. A normal mode analysis demonstrates that the first baroclinic mode is the leading mode, which accounts for 70% of the total variance, whereas the second baroclinic mode explains 24% of the total variance. The 90-day variations in the SJCC captured mostly by the first baroclinic mode are found to be primarily driven by winds. Those are associated with propagation of the first baroclinic Kelvin waves generated in the central equatorial Indian Ocean. On the other hand, the 60-day variations in the SJCU enhanced by wind forcing over the eastern equatorial Indian Ocean off Sumatra are mostly captured by the second baroclinic mode.

Published as:

Iskandar, I., T. Tozuka, H. Sasaki, Y. Masumoto, and T. Yamagata (2006), Intraseasonal variations of surface and subsurface currents off Java as simulated in a high-resolution ocean general circulation model, J. Geophys. Res., 111, C12015, doi:10.1029/2006JC003486.