Kemarin, 4 September 2009 merupakan hari bersejarah bagi rakyat Sumatra Selatan. Itu adalah hari dimana untuk pertama kali mereka memilih secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan. Alhamdulillah, PILKADA ini berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dan kericuhan. Kita berdoa semoga tahapan PILKADA ini akan berjalan dengan lancar sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Jika kita membaca berita di koran-koran yang terbit hari ini maupun koran on line, kita mungkin bingung. Banyak lembaga-lembaga survey yg melakukan perhitungan cepat yang menampilkan hasil yang berbeda. Tidak jelas mana lembaga yang benar-benar independen dan mana lembaga yang dependen. Namun dibalik itu semua, kita sebagai rakyat Sumatra Selatan tentu menginginkan yang terbaiklah yang akan terpilih sebagai Pemimpin kita lima tahun ke depan. Dan yang lebih penting lagi, pihak yang tidak terpilih hendaknya legowo untuk mengakui “kekalahannya”.
Saat masa kampanye PILKADA, salah satu kandidat menyatakan kesediaannya untuk “mundur” jika beliau tidak berhasil atau dianggap gagal. Ini sangat menarik untuk dicermati karena sepanjang sejarah perpolitikan di tanah air proses mengundurkan diri karena merasa dirinya tidak mampu belumlah menjadi “tradisi” politik. Alih-alih mengakui kesalahan dan kelemahannya, yang ada malahan mencari “kambing hitam” untuk menutupi kelemahannya.
Kembali ke PILKADA kita, kesediaan salah satu kandidat untuk mundur jika gagal patutlah kita apresiasi sekaligus kita ingat dengan baik. Jangan sampai nanti jika beliau terpilih melupakan “janji” yang telah diucapkan. Kita tentu berharap dengan adanya “janji” ini beliau akan terpacu untuk mewujudkan janji-janji kampanye-nya untuk mensejahterakan rakyat Sumatra Selatan. Dalam agama Islam, “janji” adalah hutang, dan itu harus dilunasi. Karena seluruh kandidat menganut agama Islam, sudah seharusnya mereka mengetahui bahwa “janji” kampanye yang mereka sampaikan adalah “hutang” yang harus mereka bayar.
“Mengundurkan diri” karena merasa tidak lagi mampu meneruskan kepemimpinan bukanlah pilihan yang salah, akan tetapi merupakan pilihan yang “tepat”. Karena jika pemimpin itu memaksakan diri untuk terus memimpin berarti dia telah mendzolimi dirinya sendiri. Kita patut belajar kepada Jepang. Di Negeri Matahari Terbit ini, tradisi mengundurkan diri atau pemimpin yang meminta maaf karena kesalahan yang telah dilakukan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh bawahannya, sudah sangat kental. Jiwa kesatria untuk mengakui kesalahan dan ketidakmampuan tertanam dalam diri para pemimpin mereka. Selama lebih kurang 7 tahun tinggal di Jepang, sudah sering saya melihat pemimpin, baik instansi pemerintah maupun swasta, meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh bawahannya. Bahkan tidak jarang saya melihat pemimpin yang mengundurkan diri karena dia merasa sudah tidak sanggup lagi memimpin. Yang terbaru adalah, pengunduran diri Perdana Menteri Jepang, Yasuo Fukuda pada hari Senin, 1 September 2009. Pengunduran diri ini mengejutkan banyak pihak, terutama para pemimpin politik di negara-negara lain. Yang perlu kita cermati adalah isi pidato pengunduran diri PM Jepang ini. Dalam pidatonya, beliau menyebutkan alasan pengunduran dirinya adalah karena dia merasa sudah tidak sanggup lagi mengatasi kebuntuan politik di parlemen. Demi kepentingan yang lebih besar (bangsa dan negara), beliau menyatakan mengundurkan diri dan beliau yakin bahwa pemimpin yang akan menggantikannya akan mampu membawa Jepang keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sebuah pidato yang mensiratkan bahwa beliau dengan ikhlas mundur karena beliau merasa sudah tidak mampu lagi menjadi Perdana Menteri. Pidato pengunduran diri yang belum pernah saya dengar di Republik Indonesia tercinta. Mudah-mudahan momen Pilkada dan Pemilu yang akan datang dapat menjadikan momen pengunduran diri PM Jepang ini sebagai buah pelajaran yang berharga dan dapat diterapkan di Indonesia. Amiin…
Saya teringat dengan sahabat dekat saya yang sekarang telah menjadi seorang pemimpin walaupun dalam sekala yang lebih kecil. Beliau menyatakan bahwa beliau berusaha untuk tidak merasa nyaman berada dalam posisinya saat ini. Dalam artian, beliau berusaha untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Beliau berusaha untuk tidak menggunakan fasilitas-fasilitas kantor jika beliau merasa tidak perlu, dan seandainya beliau menggunakan fasilitas kantornya maka beliau akan memilih fasilitas yang kwalitasnya terendah. Dan satu hal yang membuat saya sangat bangga terhadap beliau adalah usahanya untuk selalu menjadi pelayan bagi bawahannya. Karena beliau meyakini prinsip bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah “pelayan” bagi yang dipimpin. Sebuah keteladanan yang langka dan patut kita jadikan contoh dan kita tiru. Seandainya saja seluruh pemimpin di Indonesia, mulai dari Presiden hingga Kepala Desa/Lurah memiliki prinsip yang sama, saya yakin rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera. Kita tunggu Pemimpin yang siap menjadi pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Pemilu 2009 akan menghasilkan “PELAYAN”. Amiin…
Tepian Teluk Tokyo, 5 September 2009
Iskhaq Iskandar
